Hutan Lindung Mau di Babat

Calon Presiden PAN Akan Membabat Hutan Lindung

Siaran Pers JATAM, WALHI, KAU – 28 Februari 2009

Nur Alam, salah satu kader utama Partai Amanat Nasional (PAN), yang kini menjabat Gubenur Sulawesi Tenggara, akan mengusulkan pembukaan hampir 0,5 juta ha hutan lindung untuk dikeruk jadi kawasan tambang. Saat laju perusakan hutan Indonesia menempati angka tertinggi di dunia, perbuatan calon prsiden dari partai PAN ini sungguh memalukan.

Baru setahun menjadi Gubenur, Nur Alam berencana mengubah status hutan lindung di kawasan Kolaka, Konawe Utara, Bombana, Buton, dan Konawe Selatan, termasuk juga kawasan Taman laut Pulau Padamarang, Kolaka dan Tanjung Lasolo, Konawe Utara. Luas hutan yang akan dirubah tak tanggung-tanggung, ada 481 ribu ha (KP).

Padahal akhir Desember 2008 lalu, Soetrisno Bachir âEUR” ketua umum PAN, mengumumkan Nur Alam sebagai satu dari sembilan calon presiden yang akan diusung PAN pada Pemilu 2009. Nur Alam baru mengumumkan rencana menurunkan status hutan lindung menjadi hutan produksi, sebelum ditambang besar-besaran. Sungguh jalan pintas sangat buruk, yang dilakukan kader salah satu partai utama di negeri ini, yang selalu meneriakkan nasionalisme.

Gubenur lupa, perizinan pertambangan dan ekstraksi lainnya yang dikeluarkan propinsinya sudah terlalu banyak. Walhi Sultra menyebut lebih 253 izin pertambangan telah dikeluarkan, belum ijin penebangan HPH, puluhan izin perkebunan besar maupun HTI dan meluasnya praktek penangkapan ikan dengan cara illegal memakai Trawl, Bom, dan Pembiusan, juga pembukaan tambak besar.

Kadis Pertambangan Provinsi Sultra, Muh. Hakku Wahab, menjamin areal pasca tambang akan di hutankan kembali agar ekologi yang terdapat pada daerah hutan lindung tersebut tetap terjaga. Ironis, sebab terbukti, pemerintahannya tak becus mengurus pengerukan bahan tambang disana. Mulai dari tambang PT Antam yang paling besar di daratan utama Pomalaa hingga pulau kecil Kabaena.

Pomalaa, kini menjadi kota kecil di Kolaka, disana ada 10 ijin Kuasa Pertambangan (KP) yang mewariskan kerusakan lingkungan cukup hebat. Di 12 desa sekitar masih banyak warga yang miskin, salah satunya desa Tambea, yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian nelayan dan budidaya teripang. Sekarang hasil tangkapan nelayan turun drastis, budidaya teripang mati. Akhirnya warga menjadi buruh beberapa perusahaan pemilik KP. Juga Di Sopura dan Lawania, empang milik warga terpaksa tutup, padi kerap gagal panen, air sungai dan laut memerah yang berasal dari rembesan air di atas perbukitan, yang ditambang PT Antam.

Atau yang terkini, tambang emas di Bombana misalnya, yang menurut Kepala Dinas Pertambangan Sulawesi Tenggara, telah merugikan negara 67 miliar dan kini kerusakan alamnya tak lagi tertolerir. Siapa yang bertanggungjawab? Ini belum termasuk kematian 38 warga akibat longsor maupun sakit di sekitar wilayah tambang tersebut.

Jika rencana ini diteruskan, dipastikan bencana akan datang. Salah satunya di Pulau Wawonii, yang luasnya 87 km2, dimana sekitar 80 persen masyarakatnya adalah petani. Jika nantinya hutan di konversi menjadi wilayah pertambangan maka akan mengancam keberlangsungan kehidupan 28.544 jiwa masyarakat Wawonii.

Sungguh rencana Gubenur Sultra ini harus ditolak. Dan tak patut seorang calon Presiden memberikan contoh buruk, melakukan segala cara menurunkan status hutan lindung, agar bisa dikeruk. Tak peduli nanti rakyatnya nanti sengsara karena lingkungannya rusak. Sementara hasil kerukannya, lagi-lagi untuk memenuhi kebutuhan asing.

Komisi Pemberantasan Korupsi patut memberi perhatiannya pada rencana Nur Alam ini dan kasus-kasus serupa, untuk mencegah negara tak dirugikan, setelah sang pejabat tak lagi memegang jabatan di pemerintahan.

Komentar gw :

Pemerintah dan para wakil rakyat kita yang selama ini kita pilih, tak lebih dari orang-orang sarap dan gila dengan uang, yang akhirnya tidak peduli bagaimana nasib rakyatnya setelah nanti dia pensiun memerintah. Jadi, buat anda yang berpartisipasi di Pemilu nanti, pilihlah wakil rakyat yang dirasa baik, walaupun pada akhirnya wakil rakyat itu ga ada yang baik. Jangan pilih yang cuman ngumbar janji doank aja, 10 janji palingan yang ditepati cuman satu dan dua. Janji mereka, hanya berlaku ketika mereka akan menjabat saja. That’s the type or our government. Selamatkan hutan dan lingkungan kita, mulai dari hal-hal kecil seperti penghijauan di pekarangan rumah dan sebagainya. Kalo bukan kita? Lalu siapa lagi?? Mohon direnungkan.

Sumber : Pangrango[at]yahoogroups.com